APB Desa

Penyusunan APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara khusus dalam Permendagri No. 113/2014 Pasal 8 ayat (1), diuraikan bahwa APB Desa terdiri atas: (a) Pendapatan Desa; (b) Belanja Desa; dan (c) Pembiayaan Desa.

Berdasarkan PP 47/2015 pasal 100, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat harus memastikan bahwa minimal 70% anggaran belanja dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; (2) Operasional Pemerintah Desa; (3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan (4) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Apabila terjadi perubahan mendasar mencakup perubahan penting atas APB Desa, misalnya prioritas belanja, maka harus dilakukan melalui musyawarah desa. Jika perubahan hanya menyangkut hal teknis, maka cukup dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.

Aset dan Kekayaan Desa

Sesuai PP 47/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa memiliki dan mengelola aset Desa Pasal 110 ayat (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dalam Pasal 76 ayat (5) UU No. 6/2014 tentang Desa dinyatakan bahwa kekayaan milik Desa dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Tidak semua tanah kekayaan Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dikembalikan kepada Desa. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengatur berbagai jenis fasilitas publik, seperti terminal maupun pasar umum, yang tidak bisa dikembalikan kepada Desa. Contoh kekayaan Desa yang bisa dikembalikan kepada desa diantaranya pasar desa atau tambatan perahu. Hal Ini sebagai aset yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.

Aspirasi Warga Desa

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, meliputi:

  • mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  • mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
  • mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
  • mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah

menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berinisiatif melakukan pemetaan aspirasi warga sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa dengan agenda perubahan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.