Kawasan Perdesaan merupakan terminologi yang digunakan sekaligus isu yang diatur oleh, setidaknya, dua peraturan perundangan setingkat Undang- undang yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka yang lebih luas pengertian Kawasan Perdesaan di dalam kedua Undang-undang tersebut beririsan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Tata Ruang merupakan regulasi yang bermaksud menegaskan bahwa setiap kawasan di tanah air tidak dapat dipisahkan dari sistem wilayah nasional. Secara fungsional kawasan perdesaan merupakan bagian dari struktur wilayah pelayanan dengan simpul-simpul pelayanannya dari kota utama, kota menengah, hingga kota kecil. Pembangunan kawasan diperlukan dalam kerangka pengembangan wilayah yang lebih luas dengan pendekatan koordinasi atau sinkronisasi kebijakan dan program yang meliputi:

  1. Koordinasi dan Sinkronisasi antar program/kegiatan dalam kawasan perdesaan, serta kawasan strategis/khusus, dan wilayah lebih luas
  2. Sinkronisasi untuk pemerataan Pelayanan Dasar melalui Sistem Simpul-simpul Pelayanan;
  3. Integrasi antar kegiatan ekonomi terkait hulu-hilir (value-chain), perdesaan – perkotaan (rural-urban linkage);
  4. Kerjasama dan kemitraan antar lembaga dalam desa, kawasan, dan wilayah.

 

Terkait dengan Kawasan Perdesaan ketentuan Umum pasal 1, ayat (23) Undang-Undang No.26/2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengadopsi utuh tanpa perubahan penjelasan tentang Kawasan Perdesaan dari penjelasan UU No6/2007.

Kawasan Perdesaan dalam Undang-undang No.26/2007 ditempatkan pada kerangka perencanaan umum dan perencanaan rinci tata ruang (Pasal 14, ayat (1)). Kewenangan pengaturan tata ruang ada di wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota (Pasal 14, ayat (2)). Fungsinya lebih sebagai wilayah lindung dan budi daya yang pengembangannya, pasal 48, ayat (1), diarahkan untuk;

  1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan
  2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya
  3. Konservasi sumber daya alam
  4. Pelestarian warisan budaya lokal
  5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan
  6. Penjagaan keseimbangan pembangunan

 

Dalam konstruksi Undang-undang Desa, pengertian Kawasan Perdesaan lebih bersifat sektoral, seperti diatur pasal 83 UU No.6/2014, terkait dengan;

  1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
  2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
  3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
  4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

 

Selanjutnya Permendes PDTT No. 5 Th. 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan memperjelas bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Pasal 9 ayat (2) mengatur supaya penetapan pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan memperhatikan:

  1. Kegiatan Pertanian;
  2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya;
  3. Tempat Permukiman Perdesaan;
  4. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan, Sosial Dan Ekonomi Perdesaan;
  5. Nilai Strategis dan Prioritas Kawasan;
  6. Keserasian Pembangunan Antar Kawasan dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
  7. Kearifan Lokal dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat;
  8. Keterpaduan dan Keberlanjutan Pembangunan.