Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertugas mengawal pembangunan Desa agar tidak melenceng dari tujuan pokoknya yakni terlaksananya pembangunan Desa secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Memastikan hal itu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mengeluarkan sejumlah regulasi strategis antara lain meliputi PermenDesa No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, PermenDesa No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, PermenDesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa, PermenDesa No. 9/2016 tentang Pelatihan Masyarakat, dan PermenDesa No. 22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Seluruh peraturan tersebut pada dasarnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan Desa yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa sering menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Desa, pendamping Desa, maupun berbagai pihak lain yang melakukan praktik penyimpangan. Namun masyarakat juga kerap kurang mengetahui ke mana pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan antara lain meliputi penyalahgunaan keuangan Desa, praktik mal-administrasi, buruknya pelayanan publik, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, masyarakat berhak menuntut keterbukaan informasi untuk mengawasi jalannya pembangunan Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mengadukan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti praktik pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi di tingkat Desa. Teknologi Ruang Desa dapat digunakan untuk mengarahkan pengaduan yang datang dari masyarakat kepada pihak yang berwenang. Masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memperoleh informasi tempat pengaduan yang tepat, sehingga aspirasi dan laporan yang berasal dari publik dapat disampaikan kepada pihak yang tepat.