Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan komitmen politik pemerintah untuk memajukan Desa. Dalam perspektif UU Desa, pembangunan bukan lagi dilaksanakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan oleh Desa berdasarkan aspirasi lokal sesuai dengan kebutuhannya. Pembangunan Desa tentu saja membutuhkan sumberdaya untuk mendanai pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan amanat UU Desa pemerintah terus melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Desa melalui pengucuran Dana Desa.

Dana Desa menjadi momentum baru bagi Desa, di mana untuk pertama kalinya Desa menerima alokasi anggaran yang besar dari pemerintah pusat. Besar harapan dana tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk membiayai kegiatan pembangunan, sehingga berdampak pada perbaikan pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur, peningkatan perekonomian, serta pengurangan ketimpangan di Desa. Tidak hanya itu saja, Dana Desa juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas) untuk mewujudkan kemandirian Desa.

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PermenDesa). Setiap tahun Kementerian Desa, PDTT mengeluarkan peraturan prioritas penggunaan Dana Desa yang menjadi pedoman bagi Desa untuk merencanakan dan memanfaatkan Dana Desa. Pada 2015, peraturan ini diatur dalam PermenDesa No. 5/2015, lalu dilanjutkan dengan PermenDesa No. 22/2015 dan PermenDesa No. 8/2016 untuk tahun anggaran 2016, dan PermenDesa No. 22/2016 untuk tahun anggaran 2017. Dalam regulasi tersebut Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun demikian, masyarakat dan Pemerintah Desa terkadang mengalami kebingungan seputar penggunaan Dana Desa sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Terbukti, masih cukup banyak pertanyaan yang muncul seputar penggunaan Dana Desa, seperti: apakah Dana Desa dapat digunakan untuk membangunan pekuburan umum? apakah Dana Desa dapat digunakan untuk membangun rumah peribadatan? dan berbagai pertanyaan semisalnya. Oleh karena itu, jawaban seputar pertanyaan ini harus diberikan secara cepat dan tepat. Keberadaan pendamping Desa seharusnya mampu mengatasi kebingungan dari masyarakat dan aparat Desa. Namun perbedaan kapasitas dan pengetahuan pendamping serta permasalahan jarak dan waktu menjadi hambatan tersendiri yang memperlambat jawaban atas pertanyaan penggunaan Dana Desa.