Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Secara umum APBDesa digunakan untuk memenuhi kewajiban Desa, yaitu seluruh kewenangan Desa baik kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis pengelolaan keuangan desa, penggunaan APBDesa untuk memenuhi kewajiban Desa ini dituangkan dalam akun Belanja Desa dan Akun Pengeluaran Pembiayaan.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, yang secara konkret untuk membiayai:

  • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  • Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak, dalam bentuk Belanja Tak Terduga

Penggunaan APBDesa melalui Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk

  • Pembentukan Dana Cadangan; dan
  • Penyertaan Modal Desa.

Pembentukan Dana Cadangan merupakan cara Pemerintah Desa untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dalam Bahasa sederhana Pembentukan Dana Cadangan adalah menabung dari sebagian pendapatan Desa atas persetujuan Badan Permusyawatan Desa dalam beberapa tahun anggaran yang nantikan akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan

Peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan ini setidaknya memuat:

  • tujuan pembentukan dana cadangan;
  • program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  • besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  • sumber dana cadangan; dan
  • tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Penggunaan APBDesa penyertaan Modal Desa, merupakan pemisahan kekayaan Desa untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa.